Akhir-akhir ini publik kembali terhenyak atas lakon para wakil rakyat. Rencana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang semula ditentang banyak pihak karena pemborosan anggaran dan rawan manipulasi, kini aksi kengototan yang konon mengklaim diri sebagai para ‘penyambung lidah’ rakyat itu dipertontonkan lagi, setelah belum lama ini wacana itu ‘sengaja’ ditenggelamkan isu-isu lain. DPR kian menegasi diri dari harapan jutaan rakyat di negeri ini.
Belum lama ini Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) merilis sebuah survei yang cukup mencengangkan: 93% konstituen merasa tidak terwakili DPR. Meski tak jadi ukuran absolut karena ruang lingkup terbatas―wilayah Jakarta―survei itu sedikit tidaknya mewakili gugatan suara mayoritas penduduk negeri ini, kemanakah para wakil rakyat selama ini dan apa yang telah diperbuat bagi rakyat?
Jakarta yang secara ruang dan waktu berdekatan dengan gedung parlemen, kenyataannya jarak rakyat dan para wakil rakyat ibarat langit dan bumi. Rakyat tak tahu menahu apa yang diemban para wakilnya, lebih-lebih menikmati implikasi proses politik yang diperjuangkan para wakilnya. Logika awam pun bermain: apalagi rakyat jauh di pelosok nusantara yang kerap tersisih dari tetesan kebijakan kaum penguasa. Sudah pasti mereka terasing dari hiruk-pikuk panggung politik, terlebih mengecap ‘manisnya’ buah politik. Sementara ketika pesta demokrasi yang bernama pemilu, mereka itu kerap menjadi ‘mutiara’ pendongkrak popularitas. Tentu saja bukan lagi diktum rahasia: setelah itu mereka terabaikan.
Budaya politik telah terjangkiti culture of narcissism. Politik yang terjebak pada citra, minus substansi. Logika materialis mendominasi dihampir setiap rumusan kebijakan. Orientasi politik mendarat pada hasrat budaya mengejar image dan lifestyle ketimbang memikirkan kedalaman makna, esensi, dan visi hidup bernegara. Alih-alih mengusung civic virtue, politik justru terseret ke dalam lembah narsisme.
Suara rakyat bukan lagi suara Tuhan. Suara rakyat bukan lagi pemandu, tolok ukur, dan nilai determinan sebuah kebijakan. Tapi, suara itu direduksi sekadar pengaman katup kekuasaan.
Tak heran, relasi penguasa dengan warga dalam konteks demokrasi menjadi apa yang ‘didagelkan’ Shindunata sebagai demokrasi kenes-kenesan. Demokrasi yang mengagungkan diri, di mana politikus ranjing mengumbar kuasa dalam bentuknya yang kini semakin vulgar berupa kemewahan gedung.
Sehingga imaji politik cenderung dangkal, berpikir pragmatis ketimbang teleologis. Imajinasi politik bukan lagi ditempatkan sebagai kerangka gagasan jangka panjang, mewujudkan hakikat demokrasi; menyejahterakan dan menciptakan kebajikan warga.Virus itu rupanya telah menghinggapi benak para politikus. Politik tanpa imajinasi yang visioner mustahil memacu bangsa ini keluar dari belenggu krisis sosial.
Konon di gedung parlemen yang baru nan mewah itu pelbagai fasilitas ‘kenyamanan’ disediakan dan untuk ‘kenyamanan’ wakil rakyat, bukan rakyat. Sementara, jutaan rakyat teronggok dalam labirin kemiskinan yang kian hari nasibnya kian tak tentu. Politik seolah bukan lagi sesuatu yang subtil. Politik kian luntur kepekaannya terhadap kemanusiaan.
Belum lama ini Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) merilis sebuah survei yang cukup mencengangkan: 93% konstituen merasa tidak terwakili DPR. Meski tak jadi ukuran absolut karena ruang lingkup terbatas―wilayah Jakarta―survei itu sedikit tidaknya mewakili gugatan suara mayoritas penduduk negeri ini, kemanakah para wakil rakyat selama ini dan apa yang telah diperbuat bagi rakyat?
Jakarta yang secara ruang dan waktu berdekatan dengan gedung parlemen, kenyataannya jarak rakyat dan para wakil rakyat ibarat langit dan bumi. Rakyat tak tahu menahu apa yang diemban para wakilnya, lebih-lebih menikmati implikasi proses politik yang diperjuangkan para wakilnya. Logika awam pun bermain: apalagi rakyat jauh di pelosok nusantara yang kerap tersisih dari tetesan kebijakan kaum penguasa. Sudah pasti mereka terasing dari hiruk-pikuk panggung politik, terlebih mengecap ‘manisnya’ buah politik. Sementara ketika pesta demokrasi yang bernama pemilu, mereka itu kerap menjadi ‘mutiara’ pendongkrak popularitas. Tentu saja bukan lagi diktum rahasia: setelah itu mereka terabaikan.
Budaya politik telah terjangkiti culture of narcissism. Politik yang terjebak pada citra, minus substansi. Logika materialis mendominasi dihampir setiap rumusan kebijakan. Orientasi politik mendarat pada hasrat budaya mengejar image dan lifestyle ketimbang memikirkan kedalaman makna, esensi, dan visi hidup bernegara. Alih-alih mengusung civic virtue, politik justru terseret ke dalam lembah narsisme.
Suara rakyat bukan lagi suara Tuhan. Suara rakyat bukan lagi pemandu, tolok ukur, dan nilai determinan sebuah kebijakan. Tapi, suara itu direduksi sekadar pengaman katup kekuasaan.
Tak heran, relasi penguasa dengan warga dalam konteks demokrasi menjadi apa yang ‘didagelkan’ Shindunata sebagai demokrasi kenes-kenesan. Demokrasi yang mengagungkan diri, di mana politikus ranjing mengumbar kuasa dalam bentuknya yang kini semakin vulgar berupa kemewahan gedung.
Sehingga imaji politik cenderung dangkal, berpikir pragmatis ketimbang teleologis. Imajinasi politik bukan lagi ditempatkan sebagai kerangka gagasan jangka panjang, mewujudkan hakikat demokrasi; menyejahterakan dan menciptakan kebajikan warga.Virus itu rupanya telah menghinggapi benak para politikus. Politik tanpa imajinasi yang visioner mustahil memacu bangsa ini keluar dari belenggu krisis sosial.
Konon di gedung parlemen yang baru nan mewah itu pelbagai fasilitas ‘kenyamanan’ disediakan dan untuk ‘kenyamanan’ wakil rakyat, bukan rakyat. Sementara, jutaan rakyat teronggok dalam labirin kemiskinan yang kian hari nasibnya kian tak tentu. Politik seolah bukan lagi sesuatu yang subtil. Politik kian luntur kepekaannya terhadap kemanusiaan.
Tulisan ini pernah dimuat di Swara Kampus Kedaulatan Rakyat
0 komentar:
Posting Komentar