Oleh Sugianto
Fenomena penolakan usulan calon gubernur Bank Indonesia oleh parlemen adalah sederet potret buram etika politik parlemen selama ini. Seharusnya, parlemen memprioritaskan kepentingan rakyat di tengah krisis moneter yang mendera bangsa ini.
Etika politik yang seharusnya menjadi tembok atas kesewenang- wenangan politik hanya menjadi pemanis bibir oleh wakil rakyat. Tujuan pragmatis demi kepentingan sesaat diutamakan daripada kepentingan rakyat banyak. Seharusnya, para wakil rakyat tidak arogan dengan posisinya yang merasa superior di hadapan presiden. Penolakannya hanya akan memunculkan problematika baru di kancah perpolitikan negeri ini. Karena, hal ini akan memicu ketegangan suhu politik yang semakin memanas menjelang berakhirnya periode kekuasaan.
Penolakan terhadap kedua calon itu cenderung memicu spekulasi bahwa para politikus di DPR lebih menonjolkan kepentingan sendiri. Soalnya, kedua kandidat sebenarnya memiliki kemampuan, manajerial, pengetahuan moneter, dan integritas untuk memimpin sebuah bank sentral. Namun, anggota parlemen diduga lebih menyukai calon yang sanggup menebar fulus berlimpah demi memuluskan roda partai menjelang Pemilu 2009 (Tempointeraktif, 26/4).
Terlepas dari persoalan kredibilitas kedua calon yang diusung presiden, hendaknya wakil rakyat berkaca atas persoalan lain yang jauh lebih urgen di negeri ini. Ironis memang, ketika harga bahan pokok melambung tinggi, gizi buruk mendera, potret kemiskinan yang memilukan dada seakan tidak tergubris oleh hati kecil mereka. Tragedi traumatis sosial hanya menjadi tontonan di berbagai media massa. Pemangku kebijakan memalingkan muka melihat kondisi negeri ini yang semakin lama semakin memprihatinkan. Bahkan, suasana di parlemen adem ayem saja meskipun berbagai demonstrasi berkecamuk di jalan-jalan.
Oke, kita sepakat dengan penilaian kritis yang dilakukan oleh parlemen terhadap calon gubernur BI karena memang posisi BI sebagai sentral perputaran finansial amatlah signifikan. Akan tetapi, penilaiannya pun dianggap kurang rasional karena harus terlunta- lunta beberapa hari. Apalagi, sikap atas penolakan terhadap calon gubernur BI dinilai karena didasarkan pada kepentingan politik tertentu.
Moralitas institusi dikorbankan demi keangkuhan dan motif kekuasaan yang kerap menimbulkan konflik di tengah tuntutan rakyat yang menghendaki kesejahteraan. Tak pelak lagi, ruang politik Senayan menuju jurang kebiadaban. Akhirnya, rakyatlah yang merasakan dampaknya.
Di tengah transisi masyarakat menuju tatanan demokrasi yang diharapkan memberikan perbaikan kondisi sosial-politik bangsa, tidak paralel dengan etika politik institusi sebagai pilar demokrasi. Walhasil, perubahan yang diimpi-impikan jauh dari kenyataan. Betapa pentingnya etika politik dalam mengawal masa transisi ini masih saja diabaikan oleh parlemen.
Padahal, mereka dipilih oleh rakyat dan seharusnya pula mengabdi pada rakyat, bukan pada kelompok atau partai politik tertentu. Kenyataannya, polemik calon gubernur BI yang terjadi di Senayan adalah surutnya etika politik para wakil rakyat. Sebaiknya, parlemen tak harus membiarkan persoalan itu berlarut-larut, apalagi tanpa alasan yang jelas. Parlemen harus tetap menyokong kebijakan eksekutif. Bukan berarti menelan mentah-mentah, melainkan melalui penilaian kritis yang rasional dan efektif karena masih banyak pekerjaan rumah di negeri ini yang harus segera diselesaikan.
Tulisan ini pernah dimuat di Kompas-Jogja 11 April 2008
Etika politik yang seharusnya menjadi tembok atas kesewenang- wenangan politik hanya menjadi pemanis bibir oleh wakil rakyat. Tujuan pragmatis demi kepentingan sesaat diutamakan daripada kepentingan rakyat banyak. Seharusnya, para wakil rakyat tidak arogan dengan posisinya yang merasa superior di hadapan presiden. Penolakannya hanya akan memunculkan problematika baru di kancah perpolitikan negeri ini. Karena, hal ini akan memicu ketegangan suhu politik yang semakin memanas menjelang berakhirnya periode kekuasaan.
Penolakan terhadap kedua calon itu cenderung memicu spekulasi bahwa para politikus di DPR lebih menonjolkan kepentingan sendiri. Soalnya, kedua kandidat sebenarnya memiliki kemampuan, manajerial, pengetahuan moneter, dan integritas untuk memimpin sebuah bank sentral. Namun, anggota parlemen diduga lebih menyukai calon yang sanggup menebar fulus berlimpah demi memuluskan roda partai menjelang Pemilu 2009 (Tempointeraktif, 26/4).
Terlepas dari persoalan kredibilitas kedua calon yang diusung presiden, hendaknya wakil rakyat berkaca atas persoalan lain yang jauh lebih urgen di negeri ini. Ironis memang, ketika harga bahan pokok melambung tinggi, gizi buruk mendera, potret kemiskinan yang memilukan dada seakan tidak tergubris oleh hati kecil mereka. Tragedi traumatis sosial hanya menjadi tontonan di berbagai media massa. Pemangku kebijakan memalingkan muka melihat kondisi negeri ini yang semakin lama semakin memprihatinkan. Bahkan, suasana di parlemen adem ayem saja meskipun berbagai demonstrasi berkecamuk di jalan-jalan.
Oke, kita sepakat dengan penilaian kritis yang dilakukan oleh parlemen terhadap calon gubernur BI karena memang posisi BI sebagai sentral perputaran finansial amatlah signifikan. Akan tetapi, penilaiannya pun dianggap kurang rasional karena harus terlunta- lunta beberapa hari. Apalagi, sikap atas penolakan terhadap calon gubernur BI dinilai karena didasarkan pada kepentingan politik tertentu.
Moralitas institusi dikorbankan demi keangkuhan dan motif kekuasaan yang kerap menimbulkan konflik di tengah tuntutan rakyat yang menghendaki kesejahteraan. Tak pelak lagi, ruang politik Senayan menuju jurang kebiadaban. Akhirnya, rakyatlah yang merasakan dampaknya.
Di tengah transisi masyarakat menuju tatanan demokrasi yang diharapkan memberikan perbaikan kondisi sosial-politik bangsa, tidak paralel dengan etika politik institusi sebagai pilar demokrasi. Walhasil, perubahan yang diimpi-impikan jauh dari kenyataan. Betapa pentingnya etika politik dalam mengawal masa transisi ini masih saja diabaikan oleh parlemen.
Padahal, mereka dipilih oleh rakyat dan seharusnya pula mengabdi pada rakyat, bukan pada kelompok atau partai politik tertentu. Kenyataannya, polemik calon gubernur BI yang terjadi di Senayan adalah surutnya etika politik para wakil rakyat. Sebaiknya, parlemen tak harus membiarkan persoalan itu berlarut-larut, apalagi tanpa alasan yang jelas. Parlemen harus tetap menyokong kebijakan eksekutif. Bukan berarti menelan mentah-mentah, melainkan melalui penilaian kritis yang rasional dan efektif karena masih banyak pekerjaan rumah di negeri ini yang harus segera diselesaikan.
Tulisan ini pernah dimuat di Kompas-Jogja 11 April 2008
0 komentar:
Posting Komentar